Dana Dusun Dorong Ketahanan Pangan Nasional, Ini Penegasan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar
Palembang - Menteri Dusun, Pembangunan Wilayah Ketinggal, serta Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyatakan lagi utamanya Dana Dusun dalam perkuat ketahanan pangan nasional. Ini dia berikan dalam Seminar Dusun Kaitan Pergerakan Sumsel Berdikari Pangan (GSMP) yang diadakan di Palembang.

Dalam penjelasannya, pria yang dekat dipanggil Gus Halim ini menyorot jika Dana Dusun yaitu instrument penting buat membawa kesejahteraan warga, terpenting lewat program ketahanan pangan. Ini sudah dirapikan dalam Aturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 perihal Detail APBN Tahun Bujet 2022, yang memaksa 20 prosen dari Dana Dusun didistribusikan guna Program Ketahanan Pangan serta Hewani.

20 % Dana Kampung buat Ketahanan Pangan
Menurut Gus Halim, pemerintahan udah tentukan jika 20 prosen Dana Kampung wajib didistribusikan buat menyuport ketahanan pangan. Keputusan ini diperuntukkan supaya desa-desa di Indonesia bisa berperan secara langsung dalam melindungi kesediaan serta akses pangan rakyat, terlebih di tengahnya teror kritis global dan rintangan stunting.

"Sekitar 20 prosen batas Dana Kampung harus dipakai buat ketahanan pangan," berani Gus Halim.

Disamping itu, aturan berkaitan Kontribusi Langsung Tunai (BLT) ditata maksimum peruntukan 20 %. Pengesahan ini ditata dalam Permendes No. 8 Tahun 2022 yang memaparkan fokus pemakaian Dana Kampung.

Gus Halim menambah, kata "maksimum" dalam peruntukan BLT memiliki kandungan pengertian jika sesuatu kampung telah tidak kembali punyai masyarakat miskin yang tidak dapat terjangkau pertolongan sosial, karena itu kampung itu diijinkan tidak untuk mendistribusikan dana untuk BLT.

"Bila di dusun tidak lagi ada penduduk miskin yang tidak peroleh kontribusi, karenanya peruntukan BLT dapat dibatalkan," katanya.

Kampung menjadi Pilar Pemerintah dan Pembangunan
Gus Halim menyatakan andil penting kampung dalam susunan pemerintah nasional. Sekarang, Indonesia punya 74.961 kampung, dan secara kewilayahan, 91 % lokasi pemerintah ada pada tingkat dusun. Ini membuktikan jika dusun bukan semata-mata materi administratif, tetapi dasar dari skema pemerintah negara.

"Dari segi kewilayahan, 91 % tempat pemerintah ada di kampung," jelasnya.

Dari segi kependudukan, Gus Halim menyebutkan kalau 71 % dari keseluruhan 270 juta masyarakat Indonesia berada di dusun. Oleh sebab itu, bangun kampung bermakna membentuk beberapa sumber daya manusia nasional.

Menuntaskan 84 % Kasus Nasional
Gus Halim mengatakan seandainya desa-desa terkelola baik serta arah pembangunannya sesuai kepentingan warga, jadi Indonesia udah merampungkan 84 prosen persoalan pembangunan nasional.

"Bila kita dapat mengatasi 74.961 dusun secara baik, karenanya kita menuntaskan 84 % permasalahan pembangunan nasional," jelasnya.

Pengakuan ini tak bebas dari andil Sustainable Development Goals (SDGs) Kampung yang sudah dirumuskan menjadi peta jalan pembangunan berkesinambungan pada tingkat kampung. SDGs Kampung jadi panutan penting dalam mengenali masalah, tentukan jalan keluar, serta mengamati perolehan pembangunan pada tingkat akar rumput.

SDGs Dusun Berperan pada Perolehan Global
Menariknya, Gus Halim menerangkan jika SDGs Kampung pula berperan besar pada perolehan SDGs global. Berdasar pada diagnosis, 84 prosen tanda dalam SDGs global bisa terjawab lewat tercapainya SDGs pada tingkat dusun.

"SDGs Dusun akan memberinya andil kepada perolehan SDGs global untuk Indonesia senilai 84 %," tutur Gus Halim.

Dalam kata lain, pembangunan dusun yang inklusif, terus-menerus, serta terukur akan langsung perkuat posisi Indonesia dalam perolehan skedul global 2030.

Paduan Jadi Kunci: Tidak Dapat Cuma Mempercayakan Kampung
Akan tetapi, Gus Halim menyatakan jika kampung tidak dapat bekerja sendiri dalam mengentaskan kemiskinan serta memperkokoh ketahanan pangan. Dibutuhkan kombinasi dari beberapa faksi, baik pada tingkat lokal ataupun nasional.

"Mustahil dikerjakan oleh dusun sendiri, akan tetapi harus dikerjakan berbentuk kombinasi. Kombinasi itu mesti ada di tingkat dusun dan supra kampung," ungkapnya.

Sinergi itu bukan cuma libatkan pemerintahan pusat serta wilayah, dan juga andil aktif dari faksi swasta, komune, akademiki, serta instansi sosial yang lain. Dengan cara pendekatan bekerja-sama dan kerjasama pintasi divisi, karena itu kampung bakal bisa menjadi lokomotif khusus pembangunan nasional.

Kampung Kuat, Indonesia Top
Semangat untuk membuat kampung tidak sekedar sekedar slogan, akan tetapi cara aktual ketujuan Indonesia yang semakin lebih adil dan sejahtera. Lewat pengoptimalan Dana Dusun, pemakaian SDGs Dusun, dan paduan lewati bagian, karenanya impian besar buat kurangi kemiskinan, perkuat ketahanan pangan, serta tingkatkan mutu hidup rakyat kampung bukan hal yang kemungkinannya kecil.

Di depan, dusun diharap menjadi utama pembangunan terus-menerus yang tidak cuma bertujuan di perkembangan ekonomi, dan juga di pembangunan sosial serta lingkungan.

Apa yang diungkapkan oleh Gus Halim jadi refleksi penting jika pembangunan dusun merupakan kunci pembangunan nasional. Dengan jatah besar tempat dan masyarakat ada di kampung, karena itu perhatian kepada pembangunan perdesaan bakal tentukan arah dan kwalitas pembangunan Indonesia keseluruhannya.

Dengan bantuan biaya yang pas arah, peraturan yang memihak pada masyarakat kecil, dan paduan seluruh pihak, kampung tidak lagi di pandang menjadi "lokasi ketinggalan", akan tetapi pilar khusus perkembangan bangsa.

Guna data lebih komplet tentang pembangunan dusun serta data lokasi di semua Indonesia, singgahi Geodesa.id saat ini !